Oleh: Ni’amul Qohar

Berbicara mengenai emansipasi wanita. Kita bisa melihat sejarah yang terjadi di Kerajaan Aceh. Di mana banyak ditemukannya para perempuan hebat memimpin kerajaan. Perdebatan di antara para ulama mengenai perempuan menjadi pemimpin kerajaan pun terjadi. Mereka yang tidak setuju kalau perempuan menjadi pemimpin berdasarkan pada sumber hadits yang artinya “Rugilah suatu kaum apabila yang menjadi pemegang kekuasaannya adalah perempuan”. Di samping itu karena sejarah juga telah memotret bagaimana polemiknya masyarakat dalam suatu negera atau kerajaan ketika dipimpin oleh perempuan.

Seperti halnya di Mesir ketika dipimpin oleh Syajarutud Duur yang hanya menduduki kursi kekuasaan selama 80 hari. Masyarakat berpolemik banyak yang membecinya, akhirnya beliau dibunuh. Ada lagi di Delhi yang mana pernah dipimpin oleh Sultanah Rajiyah. Masa kepemimpinannya yang selama 4 tahun tersebut harus diakhiri dengan perasaan malu, lantaran diketahui telah melakukan skandal dengan hamba sahayanya seorang Habsyi.

Tentu saja tidak semuanya memiliki nasib seperti itu. Mari kita lihat goresan sejarah Kerajaan Aceh yang pernah dipimpin oleh perempuan. Sebelumnya, karena di atas telah membahas tentang pendapat ulama yang tidak memperbolehkan perempuan memimpin suatu kerajaan. Kini lain halnya dengan Syaikh Abdurrauf bin Ali al Fansuri al Singkeli atau Singkili (1620-1693), seorang ulama ahli fiqh dan tasawuf yang beraliran Syathariyah serta bermadzab Ahlu sunnah wal jamaah.

Beliau pernah menjadi Kadhi Malikul Adil Mufti Besar Kerajaan Aceh. Semasa menjabatnya, beliau telah memberikan sebuah fatwa, bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin kerajaan. Atas dasar fatwa dari ulama besar tersebutlah membuat kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh perempuan selama hampir 60 tahun.  Para Sultanah tersebut ialah; Sultanah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688), dan Sultanah Kalamat Syah (1688-1699). Di masa kekuasaan Sultanah Safiatuddin Tajul Alam terdapat 17 dari banyaknya 73 anggota Majlis Mahkamah Rakyat terdiri dari perempuan.

Selain itu pada abad ke-14 sebelum adanya Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh pernah memiliki seorang perempuan yang hebat, seperti Putri Lindung Bulan atau biasa disebut Putri Sri Kande Negeri, seorang putri baginda Raja Muda Sedia di Negeri Benua Tamieng (Negara Bagian Kerajaan Islam Perlak) di tahun 1353-1398 M. Beliau telah berjuang di balik layar untuk membantu ayahnya dalam memimpin masyarakat. Bisa dikatakan Putri Lindung Bulan menjadi Perdana Menteri di masa itu.

Dalam sejarah Aceh tentu saja tidak melupakan sosok perempuan yang bernama Putri Pahang. Waktu Kerajaan Pahang jatuh di bawah kekuasaan Aceh (1617), putrinya yang bernama Putri Kamaliyah dijadikan istri oleh Sultan Iskandar Muda. Selain menjadi permaisuri, peran beliau di kerajaan adalah sebagai penasihat Sultan. Dengan sikap maupun sifatnya yang tegas beliau dikenal dengan nama Putrou Phang. Salah satu nasihatnya yang dikerjakan oleh Sultan Iskandar Muda adalah pembentukan sebuah lembaga yang bernama balai Majlis Mahkamah Rakyat (MMR) (semacam DPR). Ada sekitar 73 orang yang berada di dalam kerajaan Aceh Darussalam sebagai anggota Majlis Mahkamah Rakyat.

Dalam upaya mengabadikan jasa atau karya besar beliau ini, semua anggota MMR menyepakati kalau semua produk Majlis Mahkamah Rakyat disebut juga sebagai produk Putri Pahang. Sebagaimana yang terabadikan dalam sebuah Hadih Maja (kata bijak): “Adat bak Poteu Meureuhoom, Hukoom bak Siyah Kuala, Kanun bak Putrou Phang, Reusam bak Lekseumana, Hukoom ngon adat, Lagee zat ngon sifeut”. Hadih Maja di atas memiliki arti pembagian kekuasaaan di masa Kerajaan Aceh Darussalam yang meliputi;

  1. Kekuasaan esekutif
  2. Kekuasaan yudikatif
  3. Kekuasaan legislatif
  4. Peraturan keprotokolan diserahkan kepada Laksamana/ Panglima Angkatan Perang Aceh)
  5. Antara adat, kanun dan reusam tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam.

Selain memiliki arti tentang pembagian kekuasaan yang tersembunyi. Hadih Maja juga menjadi pengingat bagi para penduduk Aceh kepada tiga tokoh yang sangat berjasa atas kemajuan Aceh di zaman dulu, yaitu Sultan Iskandar Muda, Siyah Kuala (Sya Syaikh Abdurrauf bin Ali al Fansuri al Singkeli), dan Putri Pahang.

Demikianlah saduran catatan sejarah tentang emansipasi perempuan yang terjadi di masa Kerajaan Aceh. Perempuan-perempuan di masa itu telah ikut berkontribusi dalam mencapai kejayaan suatu kerajaan. Aceh juga memiliki banyak panglima perang yang gagah berani dari kaum perempuan, sebut saja seperti Laksamana Malahayati, Teungku Fakinah, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, Pocut Baren dan Teungku Fatimah.

Wallahu’alam bishowab

Sumber rujukan

Prof. Dr. Hamka, “Dari Perbendaharaan Lama”, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994.

Solichin Salam, “Malahayati Srikandi Dari Aceh”, Gema Salam, Jakarta, 1995.