Oleh: Muhammad Khodafi

Hari Santri Nasional (HSN) konon katanya merupakan hadiah politik Jokowi sebagai penghibur orang Islam (khususnya kaum santri yang berada di pesantren). Karena kebanyakan dari mereka menjadi mendukungnya. Benar ataupun tidaknya perihal itu, yang jelas bertepatan pada 22 Oktober 2020 hari ini, para santri telah merayakan HSN untuk kelima kalinya. Dengan adanya peringatan HSN ini dapat dijadikan sebuah momentum oleh para santri untuk mengenang jasa para ulama atau kiai pada zaman dahulu berjuang melawan penjajah. Sementara itu dalam tradisi politik di negeri ini kata hadiah itu memiliki banyak makna. Kita pasti dapat berkhusnudon yang menganggap hadiah politik tersebut timbul dari ketulusan hati para penguasa.
Tetapi kita juga harusnya sadar dengan istilah “Tidak ada makan siang secara gratis, semuanya harus ada biayanya”. Nampaknya inilah yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Harga itu akan diminta oleh pemerintah kepada pesantren dan para kiai yang wajib tunduk pada kebijakan UU Omnibus Law.
UU ini telah banyak memangku kepentingan politik, sebab merangkum seluruh UU yang sudah ada sebelumnnya. Tercantum di dalamnya pula tentang Pasal-Pasal Usaha Pendidikan yang digalaukan PBNU serta PP Muhammadiyah. Sehingga membuat keduanya menolak secara keras terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Para pendukung UU Cipta Kerja dan pengikut rezim penguasa (influencer) di sosial media telah menuduh para kiai beserta ormas Islam (NU & MU) ketakutan akan kehilangan pengaruhnya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka menuduh kedua ormas ini layaknya pemeras yang menjadi broker proyek bagi para investor di negeri ini. Tuduhan ini secara terus-menerus digencarkan oleh para buzzer, sehingga dapat mempengaruhi sebagian kalangan santri yang masih lugu dalam berpolitik. Hanya dengan permen lollipop, mereka melupakan bahkan mengorbankan nalar kritis santri yang telah mendarah daging di dalam tradisi Islam.
Walaupun demikian, bukan berarti para santri yang berpikiran kritis hanya diam saja bila didholimi secara halus, terlebih secara agresif. Para santri dengan style santunnya hendak meresponnya dengan jalur konstitusional. Wal hasil pasal-pasal tentang usaha pendidikan yang mengancam kiai serta pesantren telah dikeluarkan dari UU kapal induk ini. Meskipun terasa aneh, sebab berita ini didapatkan sehabis UU ini disahkan.
Sikap politik kalangan santri yang umumnya nyantai serta mendukung rezim penguasa. Nampaknya saat ini mulai berbeda. Muncul juga suara dari para elit kalangan santri yang mengatakan “Kita cuma setia pada Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, bukan pada rezim penguasa yang setiap pemilu dapat berganti-ganti.” Dahulu suara semacam ini sering kali terdengar pada saat Rezim Orba yang telah mulai menindas kalangan santri. Mereka para elit politik ingin menjadi penguasa tunggal di negeri ini melalui Golkar. Sehingga pada saat itu jangan heran jika ada anekdot bermunculan tentang kepanjangan dari Golkar, yang semestinya”Golongan Karya”, diplesetkan menjadi “disengGol nyaKar”.
Apalagi pada posisi puncaknya, banyak sekali kiai yang disiksa serta diintimidasi dengan sangat keji, dikarenakan tidak ingin tunduk pada pemerintah untuk mendukung Golkar. Anehnya, di masa itu tidak ada yang berteriak jika yang melaksanakan perbuatan keji tersebut adalah mereka para PKI, walaupun perbuatan kejinya sama dengan yang ditafsirkan dalam cerita-cerita kekejaman PKI di film G.30S.PKI. Kalangan santri berusaha bertahan dalam himpitan politik pada waktu itu. Hingga tiba pada saatnya bisa lepas setelah Rezim Orba ini tumbang.
Di masa reformasi, kalangan santri menghadapi eforia politik yang luar biasa, puncaknya pada saat terpilihnya Gus Dur menjadi presiden. Seseorang kiai dari Langitan yang penulis temui saat sebelum Gus Dur jadi presiden berpesan;
“NU akan menghadapi fitnah atau ujian berat sehabis ini, kamu jangan berjeremus mengikuti arus politik, dan kamu wajib melindungi NU dari jalan yang lain (pembelajaran di pesantren, budaya, sosial serta ekonomin)”. Di saat itu penulis belum bisa menangkap maqsud dawuh kiai khos tersebut, hingga kesimpulannya, Gus Dur dilengserkan serta NU jadi mainan/dagangan bagi para politisi yang cuma cari kekayaan dengan metode menjual NU.
Sedihnya lagi proses semacam ini masih saja terus terjadi hingg saat ini. Apalagi bukan cuma melalui jalan politik semata, nyaris di setiap jalan, NU dapat dijual. Puncaknya ketika kiai dan pesantren secara sistematis hendak dilegitimasi dalam kultur serta struktur budaya warga Islam rural. Di antara lain dengan dimasukkannya kiai serta pesantren dalam Pasal-Pasal Usaha Pendidikan. Inilah yang membuat penulis terkejut serta sangat memilukan. Membuat penulis teringat pesan KH. Hasan Abdul Wafi tersebut. Bakal ada gelombang fitnah yang lebih besar lagi dari fitnah tumbangnya Gus Dur. Ialah kala pesantren yang dikelola oleh para kiai dikira bagaikan lembaga bisnis yang cuma berorientasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Dimana konsekuensi hukumnya dapat membuat para kiai dijerat pasal-pasal hukum serta dipenjara bila tidak dapat penuhi kriteria yang disyaratkan dalam UU tersebut. Walaupun demikian konsekuensi hukum ini tidak begitu menakutkan dibanding dengan konsekuensi kultural dimana kiai serta pesantren hendak lenyap dari hati para santri serta ummat. Sebab para santri serta warga akan menyangka kiai serta pesantren tidak lebih dari seseorang guru bayaran serta lembaga sekolah yang dapat dicaci maki oleh murid serta orang tuanya. Kadangkala terbersit dalam benak penulis, apakah sebab akan datangnya fitnah tersebut di tahun ini banyak kiai yang terpanggil Allah ﷻ supaya terpelihara dari perangkap fitnah duniawi.

Wallahu alam bishowab.